Round-up Bicara PPDB, 25 Maret 2017

Update dari berbagai penjuru internet mengenai PPDB Kota Bandung 2017 serta PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017..

PPDB online harus siap dilaksanakan di bawah naungan disdik provinsi (Cirebon Aktual)

“Sedangkan menurut salah satu Kepala Sekolah tingkat SMA sederajat, di Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang tidak mau dicantumkan namanya, menanggapi PPDB Online baginya sebuah berita baik karena pihak sekolah tidak lagi dipusingkan dengan banyak pihak yang memaksakan untuk menitipkan calon siswa.”

PPDB diminta berkeadilan (Koran Sindo)

“Kepada mereka yang tidak dalam situasi normal harus diberi ruang yang baik. Prosedur mendapatkan keadilan jangan lemah. Jangan sampai ada orang kaya yang berpura-pura miskin sehingga memanfaatkannya untuk masuk.”

FAGI nilai konsep zonasi lebih tepat diterapkan (Koran Sindo)

“Siswa yang lebih dekat dengan sekolah, harus diprioritaskan. Ini bisa menghindari kemacetan, juga bentuk apresiasi kepada siswa yang tinggalnya dekat dengan sekolah.”

“Nantinya semacam ada penggabungan antara pertimbangan nilai dengan jarak. Kalau sistem rayon kan, per wilayah, per kecamatan.”

Dewan minta disdik tidak gunakan sistem rayonisasi dalam PPDB (Galamedia)

“Mengenai PPDB, kami pernah memberi masukan ke Disdik Kota Bandung agar tidak menggunakan rayonisasi yang digunakan pada PPDB tahun lalu. Lebih baik kembali ke sistem umum, yakni pemakaian NEM seperti biasanya. Terlebih tugas Disdik Kota Bandung lebih mudah karena SMA dan SMK sudah kewenangan pemprov.”

Tingkatkan mutu pendidikan, Kadisdik Bandung kumpulkan seluruh kepala sekolah (RMOL Jabar)

“Ia juga meminta agar kepala sekolah segera menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu di tingkat sekolah. Hal ini dilakukan dalam upaya percepatan pengelolaan informasi terutama dalam menghadapi PPDB.”

Disdik Kota Bandung ‘santai’ tanggapi usulan penghapusan rayonisasi (Sindo Jabar)

“Kadisdik Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak terjebak dengan istilah rayonisasi. Karena sejauh ini pihaknya tidak pernah memaksakan sistem rayonisasi harus diikuti, namun jika ada yang mengikuti maka akan diutamakan.”

“Untuk jalur prestasi, tidak hanya sekedar mengandalkak sertifikat saja, namun nanti akan ada uji kompetensi langsung oleh pihak sekolah sehingga kesan sertifikat abal-abal, tidak akan ada lagi.”

Tahun ini, Ombudsman fokus pada pungli di PPDB (RMOL Jabar)

“Pihaknya telah melakukan koordinasi dari sejak dini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, karena pengalihan SMA dan SMK ke Provinsi. Dan juga akan mengoptimalisasikan peran dari pihak kepolisian, serta tim saber pungli provinsi.”

Selain update berita yang biasanya dimuat di sini, ada satu video yang diunggah saudara Puguh Rismadi di YouTube yang tampaknya membahas PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017. Hingga saat ini video tersebut belum dirilis sumber yang lebih resmi, so take it with a grain of salt.

Round-up Bicara PPDB, 17 Maret 2017

Update dari berbagai penjuru internet mengenai PPDB Kota Bandung 2017 dan PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017.

FGD perwal PPDB 2017 dimulai (PPID Kota Bandung)

“Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Mia Rumiasari menjelaskan, FGD ini merupakan rangkaian pertama dari tiga tahapan FGD yang akan dilakukan menjelang perumusan Peraturan Walikota (Perwal) tentang PPDB tahun 2017.”

Emil minta Disdik tambah tim pengaduan PPDB 2017 (Republika)

“Jika ada pengaduan, standarnya, problem itu beres kalau yang komplain sudah bilang ‘terima kasih’. Kalau belum ‘terima kasih’ berarti masih belum jelas, masih ada masalah yang belum terjawab.”

Manajemen SMA/SMK ditarik pemprov, perwal PPDB alami devaluasi (Galamedia) (sic)

“Sedang pasal 8 yang semula ditetapkan yakni pembagian kuota untuk jalur akademik dan non akademik relatif sama setiap sekolah dan atau kewilayahan, kini dalam Perwal PPDB 2017 pembagian kuota untuk jalur akademik dan non akademik berbeda berdasarkan kajian analisis jumlah pendaftar selama 5 tahun kebelakang.”

“Untuk jadwalnya bisa dimulai 5-8 Juni 2017 untuk pendaftaran non Akademik dan 3-7 Juli 2017 untuk jalur Akademik, pengumuman untuk non Akademik tanggal 12 Juni, sedang akademik sebulan kemudian. Kalau daftar ulang ada di tanggal 13-14 Juni, dan Juli.”

Sistem PPDB berikan pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat (RMOL Jabar)

“Sistem PPDB ini dibuat untuk memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga semua anak di Kota Bandung dapat bersekolah.”

PPDB harus mengedepankan asas keadilan (Jabar Today)

“Dinas Pendidikan sudah merancang tujuh perubahan pada Perwal PPDB 2017, mulai dari perubahan judul, substansi, hingga penjelasan pada petunjuk teknis. Namun rancangan ini masih bisa berubah sejalan dengan dinamika diskusi saat proses perancangan perwal tersebut.”

Berpotensi munculnya siswa titipan, FAGI tolak MBS dalam PPDB 2017 (Galamedia)

“Dalam pelaksanaananya masih banyak titipan atau promotor dari oknum pajabat yang memaksa sehingga membuat repot para pejabat di Dinas Pendidikan, akibatnya terjadilah ratusan titipan pejabat Disdik kota Bandung dengan berlandasan MBS.”

Emil minta sistem PPDB harus penuhi 3 hal (RMOL Jabar)

tl;dr: keadilan yang proporsional, prosedur yang kuat dan teknologi yang memadai.

“Setiap pengaduan harus segera ditindak lanjuti, misalnya SOP pengaduan harus selesai, buat teori program afirmasi agar kondusif, serta problem 2016 harus dijabarkan dengan detail agar ditemukan solusi regulasinya dan rayonisasi harus jelas untuk menghindari stress tingkat tinggi pada peserta didik.”

1008 sekolah rusak, pemprov siapkan dana dari APBD (Pikiran Rakyat edisi cetak, 10 Maret 2017)

“Sementara itu, untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), aturannya masih direvisi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menyebutkan sistem yang dirancang itu merupakan hasil evaluasi PPDB di kota/kabupaten tahun sebelumnya.”

“Namun, revisi aturan itu tidak berubah signifikan dari tahun sebelumnya. Hadadi mengatakan, yang terpenting pergub memberikan kesempatan bagi calon siswa untuk bersaing secara terbuka. Siswa bebas memilih akan bersekolah di kota mana pun di Jawa Barat.

Disdik Jabar akan terapkan sistem PPDB baru (Inilah Koran)

“Nanti akan ada skornya masing-masing [akademik maupun nonakademik]. Semua kemampuan mereka akan dinilai. Tidak adil, lah, kalau hanya menilai matematika atau pelajaran lainnya saja.”

Matangkan persiapan jelang PPDB (Bandung Ekspres)

“[Iuran pada saat PPDB] sifatnya hanya sebatas sumbangan atau bantuan sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Maka kita terus mendorong guru dan kepala sekolah mengacu pada aturan tersebut,”

Disdik Sumut adopsi sistem PPDB Kota Bandung (Galamedia)

“PPDB Kota Bandung merupakan satu-satunya yang seluruh jalur penerimaannya dilakukan secara online dan real time. Mulai dari penerimaan jalur non akademis bagi siswa berprestasi dan siswa rawan melanjutkan maupun melalui jalur akademis.”

Sistem PPDB Kota Bandung diadopsi Disdik Sumatra Utara dengan pendampingan KPK (beritabandung.com)

“[Disdik Sumut] juga mengapresiasi adanya jalur khusus untuk siswa yang rawan melanjutkan pendidikan sehingga anak yang tidak mampu tetap dapat melanjutkan pendidikannya tanpa bergantung kepada nilai.”

Round-up Bicara PPDB, 11 Februari 2017

Update dari berbagai penjuru internet mengenai PPDB, khususnya PPDB Kota Bandung dan PPDB SMA/SMK Jawa Barat.

Dua PNS diduga terlibat praktik siswa titipan (Koran Sindo)

“Mereka yang berinisial CD dan HS kami laporkan ke Forum Zona Integritas dan Inspektorat Kota Bandung.”

Dewan minta promosi jabatan dua PNS dibatalkan (Koran Sindo)

“HS yang kini dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sedang lainnya CD menjadi Kepala Bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung.”

FAGI: Pengangkatan dua pejabat Disdik tak etis (Jabar Today)

“Dengan telah dibentuknya tim Saber Pungli, Iwan berharap, ada investigasi terkait kasus PPDB 2016, dan berharap tim ini pada PPDB mendatang langsung terlibat.”

PPDB SMA/SMK tidak akan ada titipan (ayobandung.com)

“Namun, kata Hadadi, secara umum proses PPDB yang dirumuskan akan berimplikasi pada peningkatan kualitas. ‘Kepsek tidak akan ada tekanan,’ ucapnya. Tekanan yang dimaksud, ujar Hadadi, adalah memaksakan peserta didik baru untuk masuk ke sekolah atas dasar titipan dari pihak tertentu.”

Disdik Jabar segera rumuskan PPDB SMA dan SMK (Fokus Jabar)

“Jika sebelumnya PPDB di kabupaten/kota berbeda-beda, setelah diambilalih pengelolaannya , maka seluruh daerah akan seragam.”

Dewan soroti sistem sosialisasi Disdik Kota Bandung (Pojok Bandung)

“Sebenarnya, dewan sudah mengingatkan agar setiap PPDB jangan ada istilah-istilah baru seperti RMP, dan tidak usah digunakan, agar tidak membuat masyarakat bingung.”

Senang banget, pindah ke provinsi eh tunjangannya naik (beritabandung.com)

“Saya berharap diatur regulasinya yang baik jangan sampai masyarakat melihat sekolah luar kota bagus sementara dalam kota kuotanya kosong. Jadi kami berharap juga Disdik Jabar mengatur regulasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) ini dengan baik.”

PPDB 2017, Disdik harap Pemprov Jabar bisa akomodir seluruh siswa (PRFM)

“Untuk SMA dan SMK kita konsolidasi dengan Dinas Provinsi tentang pengertian PPDB, paling tidak apa yang sudah nyaman oleh warga Bandung bisa terakomodir. Supaya siswa tidak terlalu berpikir lagi.”

PPDB 2016 baru dievaluasi sekarang, Disdik soroti tiga hal (beritabandung.com)

  1. Elih ingin warga Bandung tetap mendapat jaminan serta prioritas menuntut ilmu sesuai dengan sistem rayonisasi.
  2. Elih ingin memastikan bahwa setiap kepala sekolah tetap mempunyai kewenangan untuk mekanisme PPDB.
  3. Elih mempertimbangkan kuota siswa bagi para pejabat yang berpindah dinas ke Kota Bandung. Menurutnya, sudah diatur dalam undang-undang untuk memfasilitasi pejabat untuk migrasi termasuk pendidikan anak-anaknya.

Ratusan ijazah siswa ditahan (Pikiran Rakyat edisi cetak, 11 Februari 2017)

“Sekolah-sekolah swasta, terutama mereka yang masuk golongan bawah, harus didorong masuk sistem PPDB daring. Dengan sistem ini, pemkot tahu betul peta siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan.”

Warga kota harus terakomodasi (Pikiran Rakyat edisi cetak, 11 Februari 2017)

“Yang ditakutkan, kalau kuota siswa luar kota itu banyak, anak-anak Bandung mau sekolah ke mana. Ini yang terus saya koordinasikan karena aturan kita selama ini, kuota maksimal 10%, sudah relatif dirasakan nyaman.”

“Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB) Iriyanto, PPDB 2017 di Kota Bandung untuk SD dan SMP lebih baik diserahkan ke sekolah. Pasalnya berdasarkan aturan PPDB 2016 Kota Bandung, ketika terjadi permasalahan, sekolah yang dituding sebagai penyebabnya.”

“Soal kuota, masih sama dengan tahun lalu yaitu 70% jalur akademik, 10% nonakademik, dan 20% siswa miskin. Akan tetapi, persaingan antarcalon siswa lebih terbuka. ‘Kami membebaskan siswa memilih sekolah meskipun berbeda kota dan kabupaten,’ katanya [Dodin Rusmin Nugraha, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat]

Backtesting Metode Conservation of Rank pada PPDB Kota Bandung 2016

Setelah melakukan backtesting di daerah-daerah lain, kini tibalah waktunya mengetes keakuratan metode conservation of rank dalam memprediksi passing grade PPDB Kota Bandung. Dalam hal ini, kita akan menggunakan data PPDB Kota Bandung 2015 untuk “memprediksi” passing grade PPDB Kota Bandung 2016. “Prediksi” ini kemudian dicek dengan passing grade aslinya. Apakah kita telah mempunyai metode yang berhasil memprediksi passing grade PPDB Kota Bandung?

Baca lebih lanjut

UN, USBN, dan PPDB

Beberapa hari belakangan, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai rencana Mendikbud Muhadjir Effendy memoratorium Ujian Nasional. Setelah pro-kontra rencana tersebut bergulir beberapa hari, akhirnya Mendikbud mengumumkan bahwa UN akan diganti oleh USBN, yakni Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Beberapa perbedaan menyolok USBN dibanding UN antara lain mengujikan semua mata pelajaran, adanya soal esai, dan soal dibuat secara “patungan” antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pertanyaannya sekarang, apakah USBN dapat berfungsi sebagaimana diharapkan? Apa efek penggantian UN oleh USBN terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya PPDB SMA?

Baca lebih lanjut

Round-up Bicara PPDB, November 2016

Kisruh pemberhentian kepala sekolah di Kota Bandung masih terus berlanjut….

Diduga pemecatan kepsek janggal, Ridwan Kamil segera dipanggil DPRD (PRFM)

“Kita semata – mata ingin menjaga momentum pemberantasan pungli, jangan sampai semangat bersama ini dicederai oleh perilaku yang tidak tepat, karena soal keabsahan substansif, dan prosedural tata cara pemecatan ada didalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepsek”

Cegah pungli, Pemprov Jabar terapkan regulasi untuk sekolah (Pojok Bandung)

“Dalam regulasi tersebut, diantaranya mengatur tentang pengadaan seragam dan buku. Menurutnya, kedua hal tersebut sering menjadi persoalan karena memancing terjadinya pungli”

DPRD anggap ada cacat prosedural ketika Ridwan Kamil pecat kepsek (Kompas)

“Ada cacat prosedural. Setelah bertemu langsung dengan lima kepala SMAN Bandung yang dipecat Emil (Ridwan) dan mendengar penjelasan mereka, kami menilai banyak kejanggalan dalam langkah yang ditempuh Wali Kota Bandung. Terutama dalam hal birokrasi yang ditempuh ketika akan memecat lima kepala sekolah”

Pemecatan guru yang diduga lakukan pungli, inspektorat harus transparan (Galamedia)

“Menurut [Ketua HAMI Kota Bandung Rizki Dris], hasil dari temuan [inspektorat] harus dibuka ke ruang publik hingga tidak ada kesenjangan, baik dari pihak kepala sekolah maupun Wali Kota Bandung”

Seriusi penguatan karakter, Kemendikbud latih ratusan kepala sekolah (PRFM)

“Tahun ini masih 542 sekolah rintisan yang kepala sekolahnya kita latih, tahun depan ada 1500 kepala sekolah dan terus bertambah hingga seluruh sekolah SD dan SMP di Indonesia”

(Inikah pelatihan yang dimaksud ketika RK mengatakan para kepsek yang dipecat harus mengikuti pelatihan kembali?)

Pecat kepala sekolah, DPRD Jabar panggil Ridwan Kamil (Inilah Koran)

“[Pemecatan kepala sekolah tersebut] diumumkan secara publik, itu juga jadi persoalan, karena berdasarkan PP 53 itu diputuskan secara tertutup, putusan kedisiplinan itu harus disampaikan secara tertutup tidak diekspos keluar, makanya ini jadi persoalan selanjutnya”

Pungli di sekolah masih terjadi (Pikiran Rakyat)

“‎Laporan tersebut diakui Achmad (ketua Komisi D DPRD Kota Bandung) ada juga yang menyoroti iuran dari SD berinisial KP. SD tersebut memungut siswa kelas VI Rp 125.000 setiap bulan. Pungutan itu diklaim untuk acara perpisahan”

DPRD Jabar minta penjelasan Emil, 5 kepsek SMA dinyatakan tetap bertugas (Pikiran Rakyat)

“Pemkot Bandung tidak memiliki wewenang untuk melakukan pergantian personel setelah serah terima alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Barat pada 1 Oktober 2016”

Rapat bersama Komisi V Provinsi Jabar (PPID Kota Bandung)

“Dalam waktu dekat Pemkot Bandung bersama Komisi V akan mengundang Kadisdik Jabar bersama sama membicarakan hal ini”

Pencopotan jabatan 5 kepala sekolah, Ridwan Kamil siap digugat ke PTUN (Merdeka)

“Dalam keputusan seperti ini selalu ada yang puas dan tidak puas, ada yang menerima dan tidak menerima, kami persilakan, ada ruang PTUN, sehingga itulah seadil-adilnya proses, karena tidak mungkin kalau kami melakukan semua menerima. Apalagi urusan terkait sanksi”

Disdik Jabar akan mengkaji ulang persoalan isu pemecatan kepala sekolah (Bandung Berita)

“Dia menambahkan, untuk menindaklanjutinya, komisi akan meminta penjelasan dari Disdik terkait dengan kewenangan provinsi. Sebab, penanganan sepenuhnya seperti yang dikonfrimasi dari Disdik per 1 Oktober 2016 segala urusan secara administrasi sudah diambil alih oleh provinsi. Karena sudah menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat, maka kata Syamsul, Pemkot Bandung tidak lagi memiliki kuasa untuk memutasi personel di bidang pendidikan”

Pemecatan kepsek mentah, Pemprov Jabar bisa lindungi kepala sekolah (Bandung Ekspres)

“Menurut [Syamsul Bahri, ketua Komisi V DPRD Jabar], dari hasil pembicaraan bersama itu, rekomendasi pencopotan yang disampaikan Ridwan Kamil belum bisa diberlakukan. Sehingga kepala sekolah yang dituduh pungli ini masih tetap menjabat”

Pemprov Jabar belum terima surat [rekomendasi] pemberhentian kepala SMAN Kota Bandung (Ayobandung.com)

“Pemkot bilang [salinan surat rekomendasi pemberhentian] sudah diserahkan Rabu minggu lalu, tapi sampai saat ini [Disdik Jabar] belum menerimanya. Mungkin nyangkut dulu ke mana”

Misteri di balik pencopotan kepala sekolah di Bandung (Beritagar)

“Surat edaran tersebut, menurut Agus, memberi wewenang kepada sekolah untuk menerima siswa baru sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Kuota kelas menurut MBS, sebanyak 40 siswa per kelas. Bila masih ada kursi kosong, maka siswa titipan ini bisa dimasukkan tanpa melalui mekanisme PPDB”

“Menurut dokumen yang disampaikan kepada Rakean, dan salinannya ditunjukkan kepada Beritagar.id, isinya menyatakan ‘bahwa informasi tersebut (kriteria sekolah-sekolah yang dianggap baik/tidak baik berdasarkan pemeriksaan inspektorat) hanya dapat dilihat dan dibaca langsung di kantor Inspektorat di Jl. Tera No. 20 Bandung dan tidak dapat diperbanyak'”

Kisruh panjang PPDB Kota Bandung (Beritagar)

“Ia menduga praktik nakal dalam PPDB tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atas titipan dari masyarakat. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, mereka minta bantuan untuk memuluskan jalan masuk ke beberapa sekolah negeri favorit”

“[Iriyanto, sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung] merasa Tim Pengawasan dan Pengaduan PPDB Kota Bandung telah ditinggalkan Disdik, karena dianggap tidak bisa bekerja sama untuk melegalkan jalur titipan. Upaya tim pengawas untuk menghentikan kecurangan dengan menggandeng Forum Zona Integritas (KPK versi Kota Bandung) dan Inspektorat Kota Bandung, dinilainya gagal”

“Karena Pasal 17 dalam Perwal itu bunyinya sangat umum, maka bisa saja diterjemahkan, sekolah dapat menerima siswa baru di luar mekanisme seleksi PPDB yang diatur dalam Perwal tersebut”

Pendidikan untuk si miskin Kota Bandung (Beritagar)

“Masalahnya, ada sekolah yang pernah punya pengalaman buruk. Sekolah sudah menerima siswa [miskin], namun bantuan tak kunjung tiba dari pemerintah. Akhirnya, operasional sekolah pun tersendat”

“Kita ini kan bukan sekolah gratis dan tidak disubsidi pemerintah. Karena [tertundanya pencairan dana hibah] sudah berlangsung berbulan-bulan sementara guru dan karyawan kan harus digaji. Saya berharap sebelum Desember sudah cair”

Bola PPDB 2016 Masih Bergulir…

Idealnya, musim PPDB berakhir ketika tahun ajaran baru dimulai. Namun faktanya, setelah tiga bulan lebih tidak kedengaran, kata PPDB kembali terdengar menyusul pemecatan sembilan kepala sekolah dan rekomendasi pemecatan lima kepala sekolah lainnya oleh Walikota Bandung. Beberapa di antara kepala-kepala sekolah yang dipecat dan direkomendasikan dipecat tersebut justru merupakan kepala dari sekolah yang selama ini dianggap favorit oleh masyarakat Kota Bandung.

Baca lebih lanjut