Round-up Bicara PPDB, November 2016

Kisruh pemberhentian kepala sekolah di Kota Bandung masih terus berlanjut….

Diduga pemecatan kepsek janggal, Ridwan Kamil segera dipanggil DPRD (PRFM)

“Kita semata – mata ingin menjaga momentum pemberantasan pungli, jangan sampai semangat bersama ini dicederai oleh perilaku yang tidak tepat, karena soal keabsahan substansif, dan prosedural tata cara pemecatan ada didalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepsek”

Cegah pungli, Pemprov Jabar terapkan regulasi untuk sekolah (Pojok Bandung)

“Dalam regulasi tersebut, diantaranya mengatur tentang pengadaan seragam dan buku. Menurutnya, kedua hal tersebut sering menjadi persoalan karena memancing terjadinya pungli”

DPRD anggap ada cacat prosedural ketika Ridwan Kamil pecat kepsek (Kompas)

“Ada cacat prosedural. Setelah bertemu langsung dengan lima kepala SMAN Bandung yang dipecat Emil (Ridwan) dan mendengar penjelasan mereka, kami menilai banyak kejanggalan dalam langkah yang ditempuh Wali Kota Bandung. Terutama dalam hal birokrasi yang ditempuh ketika akan memecat lima kepala sekolah”

Pemecatan guru yang diduga lakukan pungli, inspektorat harus transparan (Galamedia)

“Menurut [Ketua HAMI Kota Bandung Rizki Dris], hasil dari temuan [inspektorat] harus dibuka ke ruang publik hingga tidak ada kesenjangan, baik dari pihak kepala sekolah maupun Wali Kota Bandung”

Seriusi penguatan karakter, Kemendikbud latih ratusan kepala sekolah (PRFM)

“Tahun ini masih 542 sekolah rintisan yang kepala sekolahnya kita latih, tahun depan ada 1500 kepala sekolah dan terus bertambah hingga seluruh sekolah SD dan SMP di Indonesia”

(Inikah pelatihan yang dimaksud ketika RK mengatakan para kepsek yang dipecat harus mengikuti pelatihan kembali?)

Pecat kepala sekolah, DPRD Jabar panggil Ridwan Kamil (Inilah Koran)

“[Pemecatan kepala sekolah tersebut] diumumkan secara publik, itu juga jadi persoalan, karena berdasarkan PP 53 itu diputuskan secara tertutup, putusan kedisiplinan itu harus disampaikan secara tertutup tidak diekspos keluar, makanya ini jadi persoalan selanjutnya”

Pungli di sekolah masih terjadi (Pikiran Rakyat)

“‎Laporan tersebut diakui Achmad (ketua Komisi D DPRD Kota Bandung) ada juga yang menyoroti iuran dari SD berinisial KP. SD tersebut memungut siswa kelas VI Rp 125.000 setiap bulan. Pungutan itu diklaim untuk acara perpisahan”

DPRD Jabar minta penjelasan Emil, 5 kepsek SMA dinyatakan tetap bertugas (Pikiran Rakyat)

“Pemkot Bandung tidak memiliki wewenang untuk melakukan pergantian personel setelah serah terima alih kelola SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Barat pada 1 Oktober 2016”

Rapat bersama Komisi V Provinsi Jabar (PPID Kota Bandung)

“Dalam waktu dekat Pemkot Bandung bersama Komisi V akan mengundang Kadisdik Jabar bersama sama membicarakan hal ini”

Pencopotan jabatan 5 kepala sekolah, Ridwan Kamil siap digugat ke PTUN (Merdeka)

“Dalam keputusan seperti ini selalu ada yang puas dan tidak puas, ada yang menerima dan tidak menerima, kami persilakan, ada ruang PTUN, sehingga itulah seadil-adilnya proses, karena tidak mungkin kalau kami melakukan semua menerima. Apalagi urusan terkait sanksi”

Disdik Jabar akan mengkaji ulang persoalan isu pemecatan kepala sekolah (Bandung Berita)

“Dia menambahkan, untuk menindaklanjutinya, komisi akan meminta penjelasan dari Disdik terkait dengan kewenangan provinsi. Sebab, penanganan sepenuhnya seperti yang dikonfrimasi dari Disdik per 1 Oktober 2016 segala urusan secara administrasi sudah diambil alih oleh provinsi. Karena sudah menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat, maka kata Syamsul, Pemkot Bandung tidak lagi memiliki kuasa untuk memutasi personel di bidang pendidikan”

Pemecatan kepsek mentah, Pemprov Jabar bisa lindungi kepala sekolah (Bandung Ekspres)

“Menurut [Syamsul Bahri, ketua Komisi V DPRD Jabar], dari hasil pembicaraan bersama itu, rekomendasi pencopotan yang disampaikan Ridwan Kamil belum bisa diberlakukan. Sehingga kepala sekolah yang dituduh pungli ini masih tetap menjabat”

Pemprov Jabar belum terima surat [rekomendasi] pemberhentian kepala SMAN Kota Bandung (Ayobandung.com)

“Pemkot bilang [salinan surat rekomendasi pemberhentian] sudah diserahkan Rabu minggu lalu, tapi sampai saat ini [Disdik Jabar] belum menerimanya. Mungkin nyangkut dulu ke mana”

Misteri di balik pencopotan kepala sekolah di Bandung (Beritagar)

“Surat edaran tersebut, menurut Agus, memberi wewenang kepada sekolah untuk menerima siswa baru sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Kuota kelas menurut MBS, sebanyak 40 siswa per kelas. Bila masih ada kursi kosong, maka siswa titipan ini bisa dimasukkan tanpa melalui mekanisme PPDB”

“Menurut dokumen yang disampaikan kepada Rakean, dan salinannya ditunjukkan kepada Beritagar.id, isinya menyatakan ‘bahwa informasi tersebut (kriteria sekolah-sekolah yang dianggap baik/tidak baik berdasarkan pemeriksaan inspektorat) hanya dapat dilihat dan dibaca langsung di kantor Inspektorat di Jl. Tera No. 20 Bandung dan tidak dapat diperbanyak'”

Kisruh panjang PPDB Kota Bandung (Beritagar)

“Ia menduga praktik nakal dalam PPDB tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atas titipan dari masyarakat. Dengan mengeluarkan sejumlah uang, mereka minta bantuan untuk memuluskan jalan masuk ke beberapa sekolah negeri favorit”

“[Iriyanto, sekretaris Dewan Pendidikan Kota Bandung] merasa Tim Pengawasan dan Pengaduan PPDB Kota Bandung telah ditinggalkan Disdik, karena dianggap tidak bisa bekerja sama untuk melegalkan jalur titipan. Upaya tim pengawas untuk menghentikan kecurangan dengan menggandeng Forum Zona Integritas (KPK versi Kota Bandung) dan Inspektorat Kota Bandung, dinilainya gagal”

“Karena Pasal 17 dalam Perwal itu bunyinya sangat umum, maka bisa saja diterjemahkan, sekolah dapat menerima siswa baru di luar mekanisme seleksi PPDB yang diatur dalam Perwal tersebut”

Pendidikan untuk si miskin Kota Bandung (Beritagar)

“Masalahnya, ada sekolah yang pernah punya pengalaman buruk. Sekolah sudah menerima siswa [miskin], namun bantuan tak kunjung tiba dari pemerintah. Akhirnya, operasional sekolah pun tersendat”

“Kita ini kan bukan sekolah gratis dan tidak disubsidi pemerintah. Karena [tertundanya pencairan dana hibah] sudah berlangsung berbulan-bulan sementara guru dan karyawan kan harus digaji. Saya berharap sebelum Desember sudah cair”

Bola PPDB 2016 Masih Bergulir…

Idealnya, musim PPDB berakhir ketika tahun ajaran baru dimulai. Namun faktanya, setelah tiga bulan lebih tidak kedengaran, kata PPDB kembali terdengar menyusul pemecatan sembilan kepala sekolah dan rekomendasi pemecatan lima kepala sekolah lainnya oleh Walikota Bandung. Beberapa di antara kepala-kepala sekolah yang dipecat dan direkomendasikan dipecat tersebut justru merupakan kepala dari sekolah yang selama ini dianggap favorit oleh masyarakat Kota Bandung.

Baca lebih lanjut

Adu Sakti Prediksi Passing Grade PPDB Kota Bandung 2016

Salah satu tradisi blog ini adalah mengecek keakuratan prediksi passing grade yang pernah dimuat di blog ini, baik prediksi saya sendiri maupun prediksi orang lain. Tahun ini, saya tidak mengeluarkan prediksi passing grade PPDB Kota Bandung, walaupun saya mencoba mengadakan simulasi. Hasil simulasi tersebut juga akan kita cek, di samping prediksi Duddy Arisandi (baik SMP maupun SMA) dan prediksi Ganesha Operation. Bagaimana perbandingannya?

Baca lebih lanjut

Mengapa Passing Grade DW SMAN 3 dan 5 Kecil?

Kelak, siswa dan orangtua siswa yang akan terlibat pada PPDB Kota Bandung (atau PPDB SMA Jawa Barat, jika alih kelola jadi dilakukan) 2017 akan melihat data passing grade PPDB Kota Bandung 2016. Ketika mereka membaca data tersebut, terlihat bahwa passing grade SMAN 3 adalah “DW = 166, GW = 373.5” dan passing grade SMAN 5 adalah “DW = 194.5, GW = 358”. Apa itu DW dan GW, dan mengapa passing grade DW SMAN 3 dan SMAN 5 kecil sekali?

Baca lebih lanjut

Data Pendaftar dan Hasil Seleksi PPDB Kota Bandung 2016

Sebelumnya, saya pernah menyatakan bahwa jika memungkinkan, data pendaftar PPDB Kota Bandung 2016 jenjang SMP dan SMA akan dipost. Namun sebelumnya saya tidak berani janji mengingat kemungkinan yang tinggi bahwa koneksi saya akan ditutup paksa oleh server. Hari ini, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah data tersebut telah berhasil dikumpulkan. Bagi yang penasaran, berikut data lengkapnya.

Baca lebih lanjut

Menuju PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017

Jika tidak ada aral melintang, alih kelola pendidikan jenjang SMA/sederajat dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi akan terlaksana pada tahun 2017. Itu berarti proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK juga akan dikelola oleh pemerintah provinsi mulai tahun 2017. Mengingat ini akan menjadi kali pertama Pemprov Jabar mengadakan PPDB dan PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017 akan menjadi PPDB terbesar di Indonesia, banyak hal yang harus diselesaikan agar PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2017 tidak menjadi kegagalan besar.

Baca lebih lanjut